Rabu, 02 Maret 2011

Perlukah Mengganti Logo?

Beberapa hari terakhir ini di salah satu milist yang saya ikuti sedang hangat-hangatnya membahas mengenai wacana penggantian logo. Logo yang dimaksud dalam hal ini adalah logo dari sebuah organisasi kemahasiswaan khususnya adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).


Langkah awal yang dilakukan oleh penggagas penggantian logo adalah mendiskusikan dengan para senior-senior melalui forum milist. Langkah ini saya nilai sebagai langkah awal yang tepat.


Penggagas dari penggantian logo ini adalah para pengurus HMJ periode 2010/2011. Alasan yang mereka kemukakan adalah mereka menilai bahwa logo yang ada sekarang dinilai kurang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Benarkah?


Pro dan kontra dalam menanggapi segala sesuatu itu merupakan hal yang wajar. Begitu juga dengan yang terjadi pada rencana penggantian logo HMJ ini. Beberapa dari mereka menganggap tidak perlu melakukan penggantian logo, beberapa yang lain ada yang setuju dengan beberapa syarat. Dalam memberikan


Bagi mereka yang kontra dengan rencana ini mempunyai beberapa alasan, antara lain:
1. Lebih baik fokus pada program-program yang telah direncanakan daripada sibuk memikirkan penggantian logo;
2. Alasan sejarah, logo yang sudah ada saat ini memiliki nilai sejarah yang mungkin belum dipahami oleh kepengurusan HMJ saat ini.


Sedangkan bagi mereka yang setuju alasannya adalah:
1. Merupakan ide bagus dan suatu kreativitas yang tidak boleh dihalang-halangi;
2. Boleh saja asalkan dibarengi dengan perubahan visi dan misi dari HMJ itu sendiri;
3. Setuju namun masih membawa unsur dalam logo yang lama (mempercantik).


Apapun itu merupakan perlu kita sikapi dengan bijak. Dari beberapa alasan di atas dapat kita sinergikan untuk menjadikan sesuatu lebih luar biasa. Salah satu bentuknya adalah dengan membentuk satu tim khusus mengenai perubahan logo ini, sehingga program-program lain yang sudah direncanakan sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Selasa, 04 Januari 2011

Relevansi Mubes III dengan KM ITS


Musyawarah besar atau yang sering kita sebut dengan mubes merupakan kekuasaan tertinggi dan forum musyawarah wakil-wakil mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan di ITS. Mubes III ITS yang dilaksanakan tujuh tahun yang lalu, tepatnya pada Agustus-September tahun 2001 mempunyai tugas yang antara lain adalah memutuskan tata tertib mubes III ITS, menetapkan pedoman pengembangan organisasi kemahasiswaan di ITS dan juga menetapkan haluan dasar pengembangan sumber daya mahasiswa di ITS.

Mubes III berisi tentang hal-hal yang mengatur kehidupan dalam berorganisasi KM ITS. Diantaranya adalah organisasi kemahasiswaan antara lain BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), LM (Legislatif Mahasiswa), MKM (Mahkamah Konstitusi Mahasiswa), DOP (Daerah Otonomi Politeknik), HMJ (Nimpunan Mahasiswa Jurusan), LMF (LembagaMahasiswa Fakultas) dan LMB (Lembaga Minat dan Bakat) serta LSM (Lembaga Swadaya Mahasiswa).

Dalam relevansinya dengan KM ITS menurut saya masih cocok, namun ada beberapa hal yang saya rasa masih kurang. Tentang mubes III itu sendiri banyak dari mahasiswa yang belum mengetahui apa itu mubes III, berguna sebagai apa mubes III itu dan lain-lain. Ada beberapa hal yang belum terdapat pada mubes III. Antara lain adalah tentang TPK (Tim Pembina Kerohanian) dan undang-undang positif bagi MKM (Mahkamah Konstitusi Mahasiswa).

Untuk TPK (Tim Pembina Kerohanian) belum dimasukkan dalam mubes III. Sehingga TPK ini masih belum diakui sebagai KM ITS. Padahal menurut saya sangat perlu untuk memasukkan TPK ITS dalam mubes III. Hal ini diperlukan karena untuk kejelasan status TPK ITS itu sendiri. Belum ada peraturan-peraturan yang menyangkut TPK ITS.

Sedangkan untuk MKM (Mahkamah Konstitusi Mahasiwa) adalah belum adanya undang-undang positif. Adapun tugas MKM itu sendiri adalah melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berkaitan dengan penafsirannya jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga, melakukan hak uji materi terhadap undang-undang, hasil pemilu dan aturan pelaksanaan di bawahnya, mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KM ITS dan seterusnya yang lebih lengkapnya terdapat pada buku mubes III.

Dengan tugas-tugas yang telah disebutkan selengkapnya pada buku mubes III, MKM masih belum mempunyai undang-undang positif dalam melakukan tugasnya. Sehingga tugas-tugas yang dilakukan MKM masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya undang-undang positif.